LKjIP (LAKIP)

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali SOTK berdasarkan rekomendasi evaluasi oleh Mendagri dengan surat nomor 061/9383/SJ tanggal 27 Desember 2017. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. 

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok “melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”. 

Pelaporan kinerja oleh Pemerintah Daerah menjadi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dan diukur melalui target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan menjadi salah satu kunci untuk fakotr dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. 

Proses penyusunan LKjIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. 

Sebagai perwujudan pelaksanaan good governance, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 selanjutnya diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU). Indikator kinerja utama tersebut, yaitu indikator Rasio ketersediaan daya listrik, Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi, Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Indeks Ketersediaan air tanah, Nilai SAKIP PD dan Nilai Kepuasan Masyarakat. Capaian keenam indikator kinerja utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah masuk pada kategori Sangat Baik (tingkat capaiannya lebih besar dari 100%). Adapun  capaian keenam Sasaran Strategis tersebut, yaitu :

  1. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat, dengan tingkat capaian Sangat Baik (152%).
  2. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi, dengan tingkat capaian Sangat Baik (100,12%).
  3. Meningkatnya produktifitas pemanfaatan pertambangan Sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan tingkat capaian Sangat Baik (134,01%).
  4. Meningkatnya konservasi air tanah, dengan tingkat capaian Sangat Baik (125,75%).
  5. Meningkatnya kualitas pelayanan, dengan tingkat capaian Sangat Baik (100,71%).
  6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan tingkat capaian Sangat Baik (105,46%)

Unduh LKJIP 2021

Unduh LKJIP 2022

Unduh LKJIP 2023